Latar Belakang Berdirinya KOMWAS PBB

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ternyata diikuti dengan makin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Ini akibat buruknya pelayanan terhadap masyarakat yang sebagian besar dilakukan pegawai negeri. Ironisnya, ketika era otonomi daerah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bergulir, menyusul peralihan kekuasaan ke Orde Reformasi, banyak aparat pusat dan daerah justru bersikap arogan dengan kekuasaan yang dimilikinya. Selain mereka masih berorientasi pada kekuasaan, birokrasinya juga dibebani anggaran untuk membiayai dirinya sendiri.

Meluasnya praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang melekat pada aparatur pemerintah dan cara kerja mereka semakin mencoreng wibawa birokrasi itu sendiri. KKN tidak hanya membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan tersebut. Padahal dengan bergulirnya reformasi, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik makin meningkat.

Saat ini nilai penting pelayanan pemerintah terhadap publik yang direpresentasikan dengan nilai pelayanan pegawai negeri belum sepenuhnya dalam kondisi yang diharapkan. Keluhan masyarakat terhadap buruknya kinerja pemerintah sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya kinerja pegawai negeri dalam melayani masyarakat. Akibatnya, muncullah krisis kepercayaan terhadap pegawai pemerintah.

Krisis kepercayaan ini amat mudah dipahami mengingat aparatur negara selama ini menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Kepentingan penguasa menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi. Hal ini tercermin dalam proses kebijakan publik, di mana kepentingan penguasa selalu menjadi kriteria yang dominan dan sering kali menggusur kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik amat terbatas.

Atas dasar itulah maka diperlukan lembaga masyarakat sipil yang secara konsisten dan independen serta memiliki integritas, mampu mengkritisi pekerjaan seluruh aktivitas
dan kinerja dari penyelenggaraan negara eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta lembaga negara lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabel (good government). Kehadiran Koalisi Masyarakat untuk Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (KOMWAS PBB) ini merupakan upaya dalam membantu masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam usaha lembaga pemerintahan mengoptimalkan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Koalisi Masyarakat untuk Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah organisasi masyarakat sipil (civil society organization), nirlaba, non-partisan yang dibentuk oleh masyarakat profesional, dunia usaha, akademis, aktivis LSM, dan pers lainnya yang memiliki perhatian dalam bidang penyelenggaraan negara dan kinerja aparatur negara di Indonesia.