Kegiatan yang telah dilakukan KOMWAS PBB

1. Penandatanganan kerjasama MOU KOMWAS PBB dengan Universitas Mustopo (beragama) diikuti Seminar dengan tema ”Peran Komunikasi dalam Upaya Ikut Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih” pada tanggal 22 April 2006.

2. Penandatanganan kerjasama MOU KOMWASPBB dengan Universitas Langlang Buana sekaligus meresmikan KOMWAS PBB Bandung pada tanggal 18 April 2006.

3. Mengadakan seminar sehari kerjasama KOMWAS PBB dengan Universitas Langlang Buana dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan tema ”Reformasi Birokrasi dalam Penyelenggaraan Good Local Governance” pada tanggal 18 April 2006 di Bandung

4. Advokasi dan Monitoring Mantan Pejabat Departemen Pertanian menggugat Menteri Pertanian di PTUN dan dimenangkan oleh pejabat-pejabat yang menggugat keputusan Menteri Pertanianan tersebut.

5. Diskusi Publik dan Peluncuran Buku “Negara bukanlah Pemerintahan” ditulis oleh Pipit Kartawidjaja. Penerbitan buku ini merupakan hasil kerjasama KOMWAS PBB dengan Watch Indonesia di Jerman dan Henk Publising (Surabaya) pada tanggal 1 Juni 2006

6. Advokasi kebijakan dan mengawal RUU Administrasi Pemerintahan dengan beberapa hal yang sudah dilakukan:
A. Membuat catatan kritis terhadap RUU Administrasi Pemerintahan dan sudah disampaikan melalui
audiensi dengan Ketua DPR RI Agung Laksono pada tanggal 10 Agustus 2006 dan Deputi Tata Laksana
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Asmawi Rewansyah serta beberapa pejabat instansi
pemerintah.
B. Membuat Koalisi LSM untuk mengawal RUU Administrasi Pemerintahan.
C. Melakukan sosialisasi di media massa dengan kehadiran RUU Administrasi Pemerintahan.

7. Bergabung dan aktif bersama Tiga Pilar Kemitraan yang beranggotakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil dengan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi dampak KKN.

8. Pembahasan Draft Pakta Integritas untuk DPR (Komwas PBB, MTI dan TI Indonesia).

9. Diskusi intens dengan KPK tentang masalah-masalah KKN.

10. Bergabung dan aktif bersama KOPRI (Koalisi Pemantau Reformasi Birokrasi) beranggotakan PIRAC, KOMWASPBB, LKJ, MTI, CIBA dan lain-lain). Koalisi ini dibentuk pada Mei 2006 untuk memantau proses rekrutmen CPNS pada tahun 2006. Hasil pemantauan telah disampaikan ke Komisi II DPR RI, Kementrian PAN dan Badan Kepegawaian Negara.

11. Bergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan dengan anggota KRHN, MTI, LBH, ICW, PSHK, KOMWASPBB dan lain-lain.

12. Bergabung dalam Koalisi LSM menolak PP 37.

13. Melakukan sosialisasi atas RUU AP pada lima Kota; Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar dan Papua bersama Deputy Bidang Tata laksana Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara serta GTZ-SfGG, pada bulan November 2006 dan berakhir Maret 2007.

14. Pada sektor dunia usaha, KOMWAS PBB juga melaksanakan fungsi mediasi atas sengketa bisnis dan persaingan usaha sehat antara PT. DIAN SUKSES PRATAMA dengan PT. SARINAH. Dalam kegiatan ini KOMWAS PBB telah berhasil memfasilitasi proses perdamaian di luar jalur pengadilan, sehingga dapat dicapai suatu kesepakatan baru dan penandatanganan Kontrak Perjanjian Kerjasama bagi kedua belah pihak.

15. Berdiskusi dengan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPR RI, Ketua Komisi III, Ketua-Ketua Fraksi DPR RI dalam rangka mendorong RUU AP untuk diprioritaskan dibahas pada Komisi III bidang Hukum.

16. Dialog Organisasi Masyarakat untuk Kebangsaan di TVRI disponsori oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri.